KEMISKINAN
DAN KETERBELAKANGAN INDONESIA
A. Latar Belakang
Kemiskinan merupakan
problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu
sentral di belahan bumi manapun. Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan
adalah penyakit sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh Negara-negara
berkembang melainkan negara maju sepeti inggris dan Amerika Serikat. Negara
inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan
revolusi industri di Eropa.
Pada masa itu kaum miskin di
Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani
yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah.
Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial
lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.Sedangkan Amerika
Serikat bahkan mengalami depresi dan resesi ekonomi pada tahun 1930-an dan baru
setelah tiga puluh tahun kemudian Amerika Serikat tercatat sebagai Negara
Adidaya dan terkaya di dunia.
Pada kesempatan ini penyusun
mencoba memaparkan secara global kemiskinan Negara-negara di dunia ketiga,
yaitu Negara-negara berkembang yang nota-benenya ada di belahan benua Asia.
Kemudian juga pemaparan secara spesifik mengenai kemiskinan di Negara
Indonesia. Adapun yang dimaksudkan Negara berkembang adalah Negara yang
memiliki standar pendapatan rendah dengan infrastruktur yang relatif
terbelakang dan minimnya indeks perkembangan manusia dengan norma secara
global. Dalam hal ini kemiskinan tersebut meliputi sebagian Negara-negara
Timur-Tengah, Asia selatan, Asia tenggara dan Negara-negara pinggiran benua
Asia.
Ada dua kondisi yang
menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan
buatan. kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam (SDA) yang terbatas,
penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan Buatan
diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan
ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga mengakibatkan susahnya
untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut. Dampaknya, para ekonom selalu
gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan
ketimbang dari pemerataan.
B.
Rumusan
Masalah
1. Apa
definisi dari kemiskinan?
2. Apa
indikator terjadinya kemiskinan?
3. Faktor
apa saja yang menjadi penyebab kemiskinan?
4. Bagaimanakah
tingkat perkembangan kemiskinan di Indonesia?
5. Apa
tantangan dalam menghadapi kemiskinan di Indonesia?
6. Kebijakan
dan Program Penuntasan Kemiskinan di Indonesia?
A.
Definisi
Menurut
Friedman (1979), kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk
memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliputi aset (tanah, perumahan,
peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai),
organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan
bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa,
pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta informasi yang berguna.
Dalam
kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti tidak berharta (harta yang
ada tidak mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun kata “fakir” diartikan
sebagai orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna yang terkandung yaitu
bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa
neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif
(ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.
Seiring
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perkembangan arti definitif
dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan. Berawal dari sekedar
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga
pengertian yang lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral.
Misal, pendapat yang diutarakan oleh Ali Khomsan bahwa kemiskinan timbul oleh
karena minimnya penyediaan lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor
industri maupun pembangunan. Senada dengan pendapat di atas adalah bahwasanya
kemiskinan ditimbulkan oleh ketidakadilan faktor produksi, atau kemiskinan
adalah ketidakberdayaan masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh
pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan
tereksploitasi. Arti definitif ini lebih dikenal dengan kemiskinan struktural.
Deskripsi
lain, arti definitif kemiskinan yang mulai bergeser misal pada awal tahun
1990-an definisi kemiskinan tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tapi
juga mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Di
penghujung abad 20-an telah muncul arti definitif terbaru, yaitu bahwa
kemiskinan juga mencakup kerentanan, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan untuk
menyampaikan aspirasi.
Kemiskinan
sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara
yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan
Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun
1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa
itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang
sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya
belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan
terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas,
pengangguran.
Amerika
Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada
masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika
Serikat tercatat sebagai negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar
penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat telah banyak memberi
bantuan kepada negara-negara lain. Namun, di balik keadaan itu tercatat
sebanyak 32 juta orang atau seperenam dari jumlah penduduknya tergolong miskin.
Kemiskinan
dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif
dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila
hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan.
Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis
kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang
miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok
masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun
ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
Beberapa
kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar.
Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan
karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan.
Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli adalah :
1. Menurut
United Nations (1961), sebagaimana
dikutip oleh HendraEsmara (1986: 289), komponen kebutuhan dasar terdiri
atas:kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dankondisi
pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dankebebasan manusia.
2. Menurut
UNSRID (1966), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara(1986: 289), komponen
kebutuhan dasar terdiri atas: (i) kebutuhanfisik primer yang mencakup kebutuhan
gizi, perumahan, dankesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup
pendidikan, rekreasidan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan
pendapatan.
3. Menurut
Ganguli dan Gupta (1976), sebagaimana dikutip oleh HendraEsmara (1986: 289),
komponen kebutuhan dasar terdiri atas: gizi,perumahan, pelayanan kesehatan
pengobatan, pendidikan, dansandang. Analisis dan Penghitungan Tingkat
Kemiskinan Tahun 2008
4. Menurut
Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981:31), komponen
kebutuhan dasar terdiri atas: (i) personal consumption items yang mencakup
pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) basic
public services yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan,
saluranair minum, pengangkutan, dan kebudayaan.
5. Menurut
Hendra Esmara (1986: 320-321), komponen kebutuhan dasarprimer untuk bangsa
Indonesia mencakup pangan, sandang,perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
6. Menurut
Badan Pusat Statistik (BPS), komponen kebutuhan dasar terdiridari pangan dan
bukan pangan yang disusun menurut daerahperkotaan dan perdesaan berdasarkan
hasil Survei Sosial EkonomiNasional (SUSENAS)
B.
Indikator-indikator
Kemiskinan
Untuk menuju solusi
kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator
kemiskinan tersebut.Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip
dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagi berikut:
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar
(sandang, pangan dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar
lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya
investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual
maupun massa.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya
sumber daya alam.
6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata
pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik
maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial
(anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin,
kelompok marginal dan terpencil).
C.
Penyebab
Kemiskinan
Di bawah ini beberapa
penyebab kemiskinan menurut pendapat Karimah Kuraiyyim. Yang antara lain
adalah:
1.
Merosotnya standar
perkembangan pendapatan per-kapita secara global.
Yang penting digaris bawahi
di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan
produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur
meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya,
seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun beriringan.
Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan
pendapatan per-kapita:
a. Naiknya standar perkembangan suatu daerah.
b. Politik ekonomi yang tidak sehat.
c. Faktor-faktor luar neger, diantaranya:
1) Rusaknya syarat-syarat perdagangan
2) Beban hutang
3) Kurangnya bantuan luar negeri, dan
4) Perang
2.
Menurunnya etos kerja dan
produktivitas masyarakat.
Terlihat jelas faktor ini
sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk
menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan
SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa
dipertanggungjawabkan dengan maksimal
3.
Biaya kehidupan yang tinggi.
Melonjak tingginya biaya
kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan
pendapatan atau gaji masyarakat. Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis
dari realita di atas. Hal ini bisa disebabkan oleh karena kurangnya tenaga
kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.
4.
Pembagian subsidi in come
pemerintah yang kurang merata.
Hal ini selain menyulitkan
akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan untuk para warga miskin,
juga secara tidak langsung mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi
lain rakyat miskin masih terbebani oleh pajak negara.
D.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di
Indonesia
Laporan Bank Pembangunan
Asia (ADB) menyebutkan bahwa dalam lima tahun terakhir keadaan kemiskinan di
Indonesia semakin memburuk. Hal ini diduga karena pesatnya pertumbuhan penduduk
yang tidak seimbang dengan meningkatnya Gross Domestic Product (GDP) dan
atau disebabkan semakin luasnya kesenjangan sosial (http://bisniskeuangan.kompas.com: 2011).
Hingga kini kemiskinan
merupakan problematika kemanusiaan yang menjadi isu sentral di Indonesia. Lebih
dari 110 juta orang Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 2 per
hari. Jumlah ini sama dengan jumlah penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja
jika digabungkan. Sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di
Indonesia.
Kemiskinan menjadi alasan
rendahnya Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia)
Indonesia. Secara menyeluruh, kualitas manusia Indonesia relatif sangat rendah
jika dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. United
Nations Development Programme (UNDP) menempatkan HDI Indonesia di peringkat
124 dari 187 negara pada tahun 2011 (http://dikti.go.id: 2011). Di tahun yang sama, jumlah penduduk miskin di
Indonesia mencapai 30 juta orang, sebesar 37% dari jumlah tersebut berada di
daerah perkotaan dan 63% di daerah pedesaan.
Kemiskinan menyebabkan jutaan
rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas, membuat
anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai
kesehatan, kurangnya kemampuan untuk menabung dan berinvestasi, minimnya akses
ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan dan jaminan sosial, serta
menguatnya arus urbanisasi ke kota.
E.
Tantangan
Kemiskinan di Indonesia
Masalah kemiskinan di
Indonesia sarat sekali hubungannya dengan rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia
(SDM). dibuktikan oleh rendahnya mutu kehidupan masyarakat Indonesia meskipun
kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Sebagaimana yang ditunjukkan oleh rendahnya
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,692.
yang masih menempati peringkat lebih rendah dari Malaysia dan Thailand di
antara negara-negara ASEAN. Sementara, Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)
Indonesia pada tahun yang sama sebesar 0,178. masih lebih tinggi dari Filipina
dan Thailand. Selain itu, kesenjangan gender di Indonesia masih relatif lebih besar
dibanding negara ASEAN lainnya.
Tantangan lainnya adalah
kesenjangan antara desa dan kota. Proporsi penduduk miskin di pedesaan relatif
lebih tinggi dibanding perkotaan. Data Susenas (National Social Ekonomi Survey)
2004 menunjukkan bahwa sekitar 69,0 % penduduk Indonesia termasuk penduduk
miskin yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Selain itu juga
tantangan yang sangat memilukan adalah kemiskinan di alami oleh kaum perempuan
yang ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peranan wanita, terjadinya
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka
pembangunan gender (Gender-related Development Indeks, GDI) dan angka Indeks
pemberdayaan Gender(Gender Empowerment Measurement,GEM).
Tantangan selanjutnya adalah
otonomi daerah. di mana hal ini mempunyai peran yang sangat signifikan untuk
mengentaskan atau menjerumuskan masyarakat dari kemiskinan. Sebab ketika
meningkatnya peran keikutsertaan pemerintah daerah dalam penanggulangan
kemiskinan. maka tidak mustahil dalam jangka waktu yang relatif singkat kita
akan bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan pada skala nasional terutama
dalam mendekatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Akan tetapi ketika
pemerintah daerah kurang peka terhadap keadaan lingkungan sekitar, hal ini
sangat berpotensi sekali untuk membawa masyarakat ke jurang kemiskinan, serta
bisa menimbulkan bahaya laten dalam skala Nasional.
F.
Kebijakan dan Program Penuntasan
Kemiskinan
Upaya penanggulangan
kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan
sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan
merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan
dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta
digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam
pelaksanaan pembangunan tahunan.
Sebagai wujud gerakan
bersama dalam mengatasi kemiskinan dan mencapai Tujuan pembangunan Milenium,
Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan (SPNK) telah disusun melalui proses
partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders pembangunan di Indonesia.
Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/ kota telah membentuk Komite
penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan menyusun Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus utama penanggulangan kemiskinan di
daerah dan mendorong gerakan sosial dalam mengatasi kemiskinan. Adapun langkah
jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:
1.
Mengurangi kesenjangan antar
daerah dengan;
a. penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan
sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih.
b. pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah
tertinggal
c. redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki
pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) .
2.
Perluasan kesempatan kerja
dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha,
pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi
industri.
3.
Khusus untuk pemenuhan
sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain:
a. pendidikan gratis sebagai penuntasan program belajar 9
tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu
b. jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk
miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.
DAFTAR PUSTAKA
Ø Nugroho, Gunarso Dwi.2006. Modul Globalisasi.
Banyumas. CV. Cahaya Pustaka
Ø Santoso Slamet, dkk. 2005. Pendidikan
Kewarganegaraan. Unsoed : Purwokerto.
Ø Santoso, Djoko. 2007. Wawasan Kebangsaan. Yogyakarta.
The Indonesian Army Press
Indonesia 's economy since the economic crisis in mid-1997 made a condition of employment Indonesia participated deteriorated . Since then , Indonesia's economic growth also never reach 7-8 percent .
BalasHapustogel online